Kerja sama dengan perusahaan asing dapat membuka peluang bisnis yang lebih luas. Perusahaan Indonesia bisa menjangkau pasar baru, memperoleh bahan baku, hingga menjalin kemitraan dengan investor dari berbagai negara. Namun, di balik peluang tersebut, terdapat risiko hukum yang sering luput dari perhatian. Salah satu sumber masalahnya adalah kontrak internasional yang disusun tanpa mempertimbangkan perbedaan sistem hukum antarnegara. Kesalahan dalam menentukan hukum yang berlaku, kewajiban pembayaran, hingga penyelesaian sengketa dapat menimbulkan kerugian besar. Karena itu, perusahaan tidak cukup hanya memahami nilai transaksi. Mereka juga perlu memeriksa setiap ketentuan perjanjian sebelum menandatanganinya.

Tidak Memahami Hukum yang Berlaku dalam Kontrak

Salah satu risiko terbesar dalam kontrak internasional adalah ketidakjelasan mengenai hukum yang mengatur perjanjian. Setiap negara memiliki sistem hukum dan ketentuan kontrak yang berbeda. Misalnya, perusahaan Indonesia menandatangani perjanjian jual beli dengan perusahaan asing. Kontrak tersebut tidak menjelaskan apakah para pihak menggunakan hukum Indonesia atau hukum negara mitra bisnis. Ketika terjadi perselisihan, kondisi ini dapat menimbulkan perdebatan mengenai hukum yang harus digunakan untuk menyelesaikan sengketa. Oleh karena itu, para pihak sebaiknya mencantumkan klausul pilihan hukum (governing law) secara tegas. Klausul ini membantu menentukan aturan hukum yang menjadi dasar untuk menilai hak dan kewajiban para pihak.

Selain hukum yang berlaku, perusahaan perlu memperhatikan tempat penyelesaian sengketa atau dispute resolution. Klausul ini menentukan lembaga yang berwenang menangani perselisihan apabila salah satu pihak melanggar perjanjian. Misalnya, perusahaan Indonesia harus menggugat mitra bisnis di luar negeri karena tidak memenuhi kewajiban pembayaran. Jika kontrak menetapkan pengadilan asing sebagai forum penyelesaian, perusahaan Indonesia mungkin harus menghadapi proses hukum di negara tersebut. Di sisi lain, para pihak dapat menyepakati penyelesaian melalui arbitrase internasional. Mekanisme ini dapat memberikan forum yang lebih netral, tetapi tetap membutuhkan biaya dan persiapan. Di Indonesia, arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa diatur melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Dengan demikian, perusahaan perlu memahami konsekuensi pilihan forum sebelum menyetujui klausul tersebut.

Dalam perdagangan lintas negara, pembayaran menjadi salah satu aspek yang paling rentan menimbulkan sengketa. Permasalahan dapat muncul ketika pembeli terlambat membayar, penjual tidak mengirimkan barang, atau salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Misalnya, eksportir Indonesia telah mengirimkan barang ke negara tujuan, tetapi pembeli tidak melakukan pembayaran sesuai jadwal. Akibatnya, eksportir mengalami kerugian dan harus menempuh upaya hukum untuk menagih haknya. Untuk mengurangi risiko tersebut, kontrak perlu mengatur nilai transaksi, mata uang pembayaran, tenggat waktu, metode pembayaran, serta konsekuensi keterlambatan. Selain itu, perusahaan dapat mempertimbangkan penggunaan letter of credit atau mekanisme pembayaran lain yang sesuai dengan karakter transaksi. Perbedaan bahasa juga dapat memicu masalah dalam kontrak internasional. Sebuah istilah hukum mungkin memiliki arti atau konsekuensi berbeda ketika diterjemahkan ke bahasa lain.

Misalnya, kontrak menggunakan dua bahasa, tetapi kedua versi memuat rumusan kewajiban yang tidak sepenuhnya sama. Ketika sengketa muncul, para pihak dapat memiliki penafsiran berbeda terhadap isi perjanjian. Karena itu, kontrak perlu menentukan bahasa yang menjadi acuan apabila terdapat perbedaan penafsiran. Perusahaan juga sebaiknya menggunakan penerjemah dan tenaga hukum yang memahami istilah hukum serta praktik perdagangan internasional.

Mengabaikan Keadaan Memaksa dan Pengiriman Barang

Risiko lainnya berkaitan dengan keadaan memaksa (force majeure) dan pengiriman barang. Gangguan transportasi, bencana alam, konflik, atau kebijakan pemerintah dapat memengaruhi pelaksanaan transaksi. Namun, tidak setiap keterlambatan otomatis termasuk keadaan memaksa. Kontrak harus menjelaskan peristiwa yang dapat dikategorikan sebagai force majeure, kewajiban pemberitahuan, serta akibat hukumnya. Selain itu, perusahaan perlu mengatur tanggung jawab pengiriman melalui ketentuan perdagangan yang tepat, termasuk penggunaan Incoterms jika relevan. Ketentuan tersebut membantu memperjelas pembagian biaya, risiko, dan kewajiban penyerahan barang antara penjual dan pembeli.

Bagaimana Perusahaan Menghindari Risiko Hukum?

Sebelum menandatangani kontrak internasional, perusahaan sebaiknya melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap isi perjanjian dan pihak yang terlibat.

Beberapa langkah yang dapat dilakukan meliputi:

• Memeriksa identitas, legalitas, dan reputasi mitra bisnis.
• Menentukan hukum yang berlaku serta forum penyelesaian sengketa.
• Memastikan hak dan kewajiban para pihak tertulis secara jelas.
• Mengatur pembayaran, pengiriman, jaminan, dan konsekuensi wanprestasi.
• Memeriksa klausul keadaan memaksa dan pengakhiran perjanjian.
• Meminta pendampingan hukum sebelum menandatangani kontrak.

Jangan Biarkan Kontrak Menjadi Sumber Kerugian

Kontrak internasional bukan sekadar dokumen formal untuk memulai kerja sama. Setiap klausul di dalamnya dapat menentukan posisi hukum perusahaan ketika terjadi perselisihan. Oleh sebab itu, perusahaan perlu memahami risiko hukum sejak tahap negosiasi. Pemeriksaan kontrak secara cermat dapat membantu mencegah kesalahpahaman, mengurangi potensi sengketa, dan melindungi kepentingan bisnis. Pada akhirnya, kerja sama lintas negara tidak hanya membutuhkan strategi bisnis yang tepat, tetapi juga perlindungan hukum yang memadai. Dengan persiapan yang baik, perusahaan dapat menjalankan transaksi internasional secara lebih aman dan memiliki kepastian dalam menghadapi risiko.