Berjualan melalui marketplace kini tidak cukup hanya dengan memiliki produk dan membuka toko online. Pelaku usaha juga perlu memperhatikan legalitas bisnisnya. Salah satu persyaratan yang menjadi perhatian adalah Nomor Induk Berusaha (NIB). Melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2026, pemerintah mewajibkan pedagang dalam negeri yang berjualan melalui platform digital untuk memiliki perizinan berusaha. Aturan ini membawa perubahan bagi pelaku usaha, terutama pedagang yang selama ini menjalankan bisnis secara online tanpa mengurus legalitas. Bahkan, marketplace dapat membatasi akses perdagangan apabila pedagang tidak memenuhi kewajiban tersebut setelah melewati masa yang ditentukan. Lantas, apakah pedagang yang belum memiliki NIB langsung kehilangan akses ke marketplace?
NIB Kini Menjadi Persyaratan Berjualan di Marketplace
Kewajiban memiliki NIB diatur dalam Permendag Nomor 19 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Peraturan ini mulai berlaku pada 8 Juni 2026 dan menggantikan Permendag Nomor 31 Tahun 2023. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1), setiap pelaku usaha wajib memiliki perizinan berusaha dalam menjalankan kegiatan perdagangan. Selanjutnya, Pasal 4 ayat (4) mewajibkan penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (PPMSE) menolak pendaftaran pedagang dalam negeri yang belum memiliki perizinan berusaha.
Selain itu, Pasal 4 ayat (5) menjelaskan bahwa perizinan tersebut paling sedikit berupa NIB di sektor perdagangan serta bukti pemenuhan standar atau persyaratan teknis barang dan jasa apabila diwajibkan. Artinya, pedagang tidak cukup hanya mengandalkan akun marketplace untuk menjalankan bisnisnya. Mereka juga perlu memastikan bahwa kegiatan usahanya memenuhi ketentuan perizinan yang berlaku.
Kewajiban memiliki NIB bukan sekadar urusan administrasi. Permendag 19/2026 juga mengatur konsekuensi apabila pedagang tidak melengkapi perizinan berusahanya. Pasal 17 memberikan kewajiban kepada marketplace untuk memfasilitasi proses legalisasi pedagang. Fasilitas tersebut dapat berupa penyediaan tautan yang terhubung dengan sistem Online Single Submission (OSS), sosialisasi, informasi status perizinan, hingga pendampingan pengurusan izin. Namun, bagaimana jika pedagang tetap belum memiliki NIB? Pasal 17 ayat (3) mengatur bahwa marketplace harus menyediakan fitur pendaftaran sementara dengan keterangan “Dalam Proses Legalisasi” bagi pedagang yang belum memenuhi persyaratan perizinan ketika mendaftar.
Selanjutnya, berdasarkan Pasal 17 ayat (4), pedagang tersebut wajib melengkapi perizinan berusaha paling lama enam bulan sejak mendaftar di marketplace. Apabila kewajiban itu tidak dipenuhi setelah melewati jangka waktu tersebut, Pasal 17 ayat (5) mewajibkan marketplace membatasi hak akses pedagang berupa penghentian transaksi perdagangan. Dengan demikian, konsekuensinya bukan otomatis penghapusan akun, melainkan penghentian aktivitas transaksi perdagangan melalui platform.
Bagaimana dengan Pedagang yang Sudah Lama Berjualan?
Ketentuan ini tentu menimbulkan pertanyaan bagi pedagang yang telah memiliki toko online sebelum Permendag 19/2026 berlaku. Apakah mereka juga harus langsung menghentikan kegiatan perdagangan? Pemerintah memberikan masa penyesuaian agar pelaku usaha dapat memenuhi kewajiban perizinan. Menteri Perdagangan menyampaikan bahwa pedagang yang sudah berjualan di marketplace sebelum aturan berlaku memperoleh masa tenggang selama 18 bulan. Sementara itu, pedagang baru diberikan waktu enam bulan untuk melengkapi perizinan sesuai ketentuan yang berlaku.Pembedaan ini penting karena pedagang lama tidak serta-merta harus menghentikan transaksi ketika aturan mulai berlaku. Mereka tetap perlu memanfaatkan masa transisi untuk mengurus legalitas usaha. Di sisi lain, pedagang baru juga perlu memperhatikan ketentuan pendaftaran sementara dan batas waktu pemenuhan perizinan sebagaimana diatur dalam Pasal 17.
Pelaku usaha dapat mengurus NIB melalui sistem OSS yang dikelola pemerintah. Prosesnya dilakukan secara daring sehingga pedagang tidak harus datang langsung ke kantor pelayanan perizinan. Secara umum, pedagang perlu menyiapkan data identitas, informasi usaha, serta menentukan kegiatan usaha sesuai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). Setelah data dilengkapi dan proses pendaftaran diselesaikan, sistem OSS akan menerbitkan NIB sesuai ketentuan. Selain memenuhi kewajiban regulasi, kepemilikan NIB juga memberikan manfaat bagi perkembangan usaha. Misalnya, legalitas dapat meningkatkan kepercayaan konsumen, membantu pelaku usaha mengakses pembiayaan, serta membuka peluang mengikuti program pembinaan pemerintah.
Legalitas Usaha Menjadi Bagian Penting dalam Bisnis Digital
Pemberlakuan Permendag Nomor 19 Tahun 2026 menunjukkan bahwa aktivitas perdagangan digital tetap memiliki kewajiban hukum yang perlu dipenuhi. Kemudahan membuka toko online tidak menghilangkan tanggung jawab pelaku usaha untuk menjalankan bisnis sesuai ketentuan perizinan. Bagi pedagang marketplace tanpa NIB, aturan ini menjadi pengingat untuk segera memperhatikan legalitas usahanya. Sebab, ketidakpatuhan terhadap kewajiban perizinan dapat berujung pada pembatasan akses transaksi. Oleh karena itu, pelaku usaha sebaiknya tidak menunggu sampai marketplace menerapkan pembatasan terhadap tokonya. Mengurus NIB sejak awal merupakan langkah penting untuk menjaga kelangsungan bisnis sekaligus membangun usaha yang lebih tertib dan memiliki kepastian hukum.
Artikel Terkait
Artikel Terbaru
Butuh Konsultan Intelektual Kekayaan?
Lindungi merek dan inovasi Anda bersama konsultan HKI Renchmark. Hubungi kami untuk solusi terpercaya!