Pelanggaran Tata Kelola Perusahaan, Kapan Direksi Dapat Dimintai Pertanggungjawaban Secara Pribadi?
Tanggung Jawab Direksi
Bagikan artikel

Direksi memiliki peran penting dalam menentukan arah dan menjalankan kegiatan perusahaan. Setiap keputusan bisnis, pengelolaan keuangan, hingga tindakan hukum perusahaan berada dalam lingkup kewenangannya. Namun, kewenangan tersebut juga disertai tanggung jawab yang harus dijalankan sesuai hukum dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Dalam kondisi tertentu, direksi tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian perusahaan sebagai organ perseroan. Mereka juga dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi apabila terbukti melakukan kesalahan atau kelalaian dalam menjalankan tugasnya. Lantas, kapan tanggung jawab direksi dapat melekat secara pribadi?

Dasar Hukum Tanggung Jawab Direksi dalam Perseroan

Ketentuan mengenai tanggung jawab direksi diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT), sebagaimana telah mengalami perubahan, termasuk melalui UU Nomor 6 Tahun 2023. Pasal 92 UU PT memberikan kewenangan kepada direksi untuk menjalankan pengurusan perseroan demi kepentingan perusahaan dan sesuai maksud serta tujuannya. Selain itu, Pasal 97 ayat (2) mewajibkan setiap anggota direksi menjalankan tugas dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Artinya, direksi tidak dapat menggunakan kewenangannya secara sembarangan. Setiap keputusan harus mempertimbangkan kepentingan perseroan, ketentuan hukum, serta prinsip kehati-hatian. Dengan demikian, jabatan direksi bukan sekadar posisi pengambil keputusan, melainkan juga amanah yang memiliki konsekuensi hukum.

Pasal 97 ayat (3) UU PT mengatur bahwa setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila terbukti bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya. Ketentuan ini menjadi dasar hukum untuk menuntut pertanggungjawaban pribadi direksi. Misalnya, direksi menggunakan dana perusahaan untuk kepentingan pribadi, melakukan transaksi yang mengandung benturan kepentingan tanpa pengelolaan yang semestinya, atau mengabaikan kewajiban pengawasan hingga menimbulkan kerugian. Apabila unsur kesalahan atau kelalaian serta kerugian dapat dibuktikan, direksi yang bersangkutan berpotensi dimintai pertanggungjawaban.

Selain itu, apabila direksi terdiri atas dua orang atau lebih, Pasal 97 ayat (4) mengatur bahwa tanggung jawab tersebut dapat berlaku secara tanggung renteng. Namun, penerapannya tetap harus memperhatikan kesalahan atau kelalaian masing-masing anggota direksi dan pembuktian dalam perkara yang bersangkutan. Dengan demikian, kerugian perusahaan saja tidak otomatis membuat direksi bertanggung jawab secara pribadi. Harus terdapat dasar untuk menghubungkan kerugian tersebut dengan kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas.

Prinsip Business Judgment Rule sebagai Perlindungan Direksi

Di sisi lain, hukum juga memberikan perlindungan kepada direksi ketika keputusan bisnis yang diambil secara wajar ternyata menimbulkan kerugian. Perlindungan ini dikenal melalui prinsip Business Judgment Rule. Prinsip tersebut tercermin dalam Pasal 97 ayat (5) UU PT. Anggota direksi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian perseroan apabila mampu membuktikan empat hal.

Pertama, kerugian bukan disebabkan oleh kesalahan atau kelalaiannya.

Kedua, direksi telah mengurus perusahaan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan perseroan.

Ketiga, direksi tidak memiliki benturan kepentingan, baik langsung maupun tidak langsung.

Keempat, direksi telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian.

Sebagai contoh, direksi memutuskan melakukan ekspansi usaha setelah melalui kajian risiko, analisis keuangan, dan pertimbangan bisnis yang memadai. Namun, perubahan kondisi pasar menyebabkan perusahaan mengalami kerugian. Dalam keadaan demikian, kerugian tersebut tidak serta-merta menjadi dasar untuk menuntut direksi secara pribadi. Oleh karena itu, prinsip Business Judgment Rule bukanlah kekebalan hukum bagi direksi. Perlindungan ini berlaku apabila direksi dapat membuktikan bahwa keputusan dan pengurusan perusahaan telah dilakukan sesuai persyaratan hukum.

Bagaimana Mekanisme Menuntut Direksi?

Apabila tindakan direksi menimbulkan kerugian bagi perusahaan, UU PT menyediakan mekanisme hukum untuk meminta pertanggungjawaban. Berdasarkan Pasal 97 ayat (6), pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 bagian dari seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri atas nama perseroan terhadap direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian. Mekanisme ini dikenal sebagai derivative action atau gugatan derivatif. Artinya, pemegang saham mengajukan gugatan untuk kepentingan perseroan, bukan semata-mata untuk menuntut kerugian pribadinya.

Selain itu, Pasal 97 ayat (7) juga memberikan hak kepada anggota direksi lainnya dan/atau Dewan Komisaris untuk mengajukan gugatan atas nama perseroan. Dengan demikian, pengawasan internal perusahaan memiliki peran penting dalam memastikan pertanggungjawaban pengurus berjalan sebagaimana mestinya.

Pentingnya Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Pada akhirnya, penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance menjadi bagian penting untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan. Perusahaan perlu memastikan setiap keputusan memiliki dasar yang jelas, terdokumentasi, dan sesuai dengan kepentingan perseroan. Selain itu, direksi perlu menghindari benturan kepentingan, menjalankan pengawasan internal, serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Langkah tersebut tidak hanya melindungi perusahaan dari risiko hukum, tetapi juga membantu direksi menunjukkan bahwa tugasnya telah dijalankan secara bertanggung jawab.

Dengan memahami batas kewenangan dan tanggung jawab direksi, perusahaan dapat membangun sistem pengelolaan yang lebih transparan dan akuntabel. Sebab, kerugian bisnis tidak selalu menjadi kesalahan direksi, tetapi penyalahgunaan kewenangan atau kelalaian yang terbukti dapat menimbulkan konsekuensi hukum secara pribadi.

Topik
Bagikan artikel

admin

Renchmark Law Office Lusda Sunarty and Partners adalah salah satu perusahaan kekayaan intelektual (IP) terkemuka di Indonesia.