Data pribadi kini digunakan dalam hampir setiap aktivitas digital. Mulai dari membuat akun, berbelanja, mengakses layanan keuangan, hingga mendaftar berbagai layanan online. Namun, risiko penyalahgunaan juga semakin besar. Salah satunya terjadi ketika data pribadi dipakai tanpa izin oleh orang lain. Kondisi tersebut tidak boleh dianggap sepele. Data yang disalahgunakan dapat digunakan untuk membuat akun palsu, melakukan penipuan, mengajukan pinjaman, mengambil alih akun, atau bahkan mencatut identitas seseorang untuk kepentingan tertentu. Di Indonesia, perlindungan terhadap data pribadi diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Aturan ini memberikan sejumlah hak kepada subjek data sekaligus mengatur kewajiban pihak yang memproses data pribadi.

Apa yang Dimaksud Data Pribadi?

Menurut UU PDP, data pribadi merupakan data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Data tersebut mencakup data pribadi yang bersifat umum maupun spesifik. Misalnya, nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, dan status perkawinan termasuk data pribadi umum. Sementara itu, data kesehatan, biometrik, genetika, data keuangan pribadi, dan data anak termasuk data pribadi yang bersifat spesifik. Karena itu, ketika data pribadi dipakai tanpa izin, penting untuk melihat siapa yang menggunakan data tersebut, untuk tujuan apa, dan apakah terdapat dasar pemrosesan yang sah.

Apa yang Harus Dilakukan Jika Data Dipakai Orang Lain?

1. Simpan semua bukti

Langkah pertama adalah mengamankan bukti. Misalnya, simpan tangkapan layar, email, pesan, tautan, nomor telepon, bukti transaksi, atau dokumen yang menunjukkan adanya penggunaan data. Selain itu, buat kronologi secara rinci. Catat kapan mengetahui penyalahgunaan, bagaimana data digunakan, dan kerugian yang timbul. Bukti tersebut dapat membantu ketika Anda mengajukan pengaduan atau menempuh proses hukum.

2. Amankan akun dan akses digital

Apabila penyalahgunaan berkaitan dengan akun digital, segera ubah kata sandi dan aktifkan autentikasi dua faktor. Selain itu, periksa perangkat yang masih memiliki akses ke akun.Jika terdapat indikasi rekening, dompet digital, atau layanan keuangan digunakan tanpa izin, segera hubungi penyedia layanan untuk melakukan pemblokiran atau pengamanan. Langkah ini penting untuk mencegah kerugian semakin besar.

3. Minta penghentian dan penghapusan data

Jika identitas pihak yang menggunakan data sudah diketahui, Anda dapat meminta penghentian penggunaan data dan, sesuai kondisi serta dasar pemrosesannya, meminta penghapusan atau pemusnahan data.UU PDP memberikan sejumlah hak kepada subjek data, termasuk hak memperoleh informasi mengenai pemrosesan data, mengakses dan memperoleh salinan data, menarik persetujuan dalam kondisi tertentu, serta meminta penghentian, penghapusan, atau pemusnahan data sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, perlu dipahami bahwa tidak setiap pemrosesan data harus selalu didasarkan pada persetujuan. Misalnya, pemrosesan dapat dilakukan untuk memenuhi kewajiban hukum atau melaksanakan perjanjian. Karena itu, legalitas penggunaan data harus dilihat dari konteks dan dasar pemrosesannya.

4. Ajukan pengaduan kepada pihak yang bertanggung jawab

Apabila data pribadi dipakai tanpa izin oleh perusahaan, platform, atau organisasi, sampaikan pengaduan kepada pihak yang mengendalikan pemrosesan data. Jelaskan data yang digunakan, tujuan penggunaannya, waktu kejadian, dan tindakan yang Anda minta. Sertakan bukti agar pengaduan lebih mudah ditindaklanjuti. Selain itu, penyelesaian dapat melibatkan mekanisme pengawasan dan penegakan sesuai kewenangan lembaga yang berwenang berdasarkan UU PDP dan peraturan pelaksananya.

Apakah Bisa Mengambil Langkah Hukum?

Bisa, tergantung pada fakta dan unsur pelanggarannya. UU PDP memberikan hak kepada subjek data untuk menggugat dan menerima ganti rugi atas pelanggaran pemrosesan data pribadi sesuai ketentuan yang berlaku. Di sisi lain, tindakan tertentu juga dapat masuk ke ranah pidana. Misalnya, UU PDP mengatur larangan memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya secara melawan hukum untuk tujuan tertentu yang merugikan subjek data. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dikenai sanksi pidana berupa penjara dan/atau denda. Selain itu, pengungkapan atau penggunaan data pribadi secara melawan hukum juga memiliki ketentuan pidana tersendiri. Karena itu, ketika data pribadi dipakai tanpa izin dan menimbulkan kerugian serius, penting untuk menilai jalur hukum yang paling tepat berdasarkan kronologi serta bukti yang tersedia.

Kapan Perlu Bantuan Hukum?

Tidak semua kasus membutuhkan langkah hukum yang sama. Misalnya, masalah dapat diselesaikan melalui pengaduan internal apabila kesalahan terjadi dalam pemrosesan data oleh suatu perusahaan dan segera diperbaiki. Namun, bantuan profesional layak dipertimbangkan jika data digunakan untuk penipuan, pemalsuan identitas, transaksi keuangan, intimidasi, penyebaran data pribadi, atau tindakan lain yang menimbulkan kerugian. Selain itu, pendampingan hukum dapat membantu menyusun somasi, menentukan dasar hukum, mengamankan bukti, serta mempersiapkan pengaduan, gugatan, atau laporan pidana jika unsur pelanggaran terpenuhi.

Jangan Tunggu Sampai Kerugian Membesar

Penggunaan data pribadi dipakai tanpa izin dapat berdampak pada keamanan, keuangan, dan reputasi seseorang. Oleh karena itu, jangan menunggu sampai kerugian semakin besar. Segera amankan akun, kumpulkan bukti, catat kronologi, dan cari tahu siapa yang menggunakan data tersebut. Setelah itu, tentukan langkah yang paling sesuai berdasarkan jenis pelanggaran dan kerugian yang terjadi. Pada akhirnya, memahami hak sebagai pemilik data merupakan bagian penting dari perlindungan diri di era digital. Jika data pribadi dipakai tanpa izin, Anda memiliki pilihan untuk meminta penghentian penggunaan, mengajukan pengaduan, dan dalam kondisi tertentu menempuh langkah hukum untuk mendapatkan perlindungan serta pemulihan atas kerugian yang timbul.