Perusahaan tidak cukup hanya menyelenggarakan rapat dan menyimpan dokumen internal. Perseroan Terbatas (PT) juga perlu memastikan kewajiban administrasi perusahaan terpenuhi sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah pelaporan persetujuan laporan tahunan melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). Berdasarkan penerapan Peraturan Menteri Hukum Nomor 49 Tahun 2025, perusahaan perlu memperhatikan masa relaksasi pelaporan yang berakhir pada 31 Oktober 2026. Setelah masa tersebut berakhir, sanksi administratif dijadwalkan mulai diberlakukan pada 1 November 2026. Lantas, apa dampaknya jika perusahaan belum menyelesaikan kewajiban tersebut?

Mengapa Pelaporan RUPS Tahunan Penting?

RUPS Tahunan merupakan forum bagi pemegang saham untuk menerima dan memberikan persetujuan atas laporan tahunan perusahaan. Melalui rapat ini, direksi mempertanggungjawabkan pengelolaan perseroan selama satu tahun buku. Namun, kewajiban perusahaan tidak berhenti setelah rapat selesai. Berdasarkan Pasal 16 Permenkum Nomor 49 Tahun 2025, persetujuan atas laporan tahunan harus dituangkan dalam akta notaris. Selanjutnya, direksi melalui notaris menyampaikan persetujuan tersebut kepada Menteri Hukum secara elektronik melalui SABH.

Selain itu, perusahaan perlu mengunggah dokumen pendukung berupa akta notaris mengenai persetujuan laporan tahunan dan laporan tahunan perseroan. Dengan demikian, perusahaan harus memastikan seluruh tahapan tersebut selesai. Menyelenggarakan rapat saja belum cukup jika persetujuan laporan tahunan belum disampaikan melalui sistem yang ditentukan. Tanggal 31 Oktober 2026 menjadi perhatian karena berkaitan dengan masa relaksasi penerapan kewajiban pelaporan pada 2026. Setelah periode tersebut berakhir, penerapan sanksi administratif dijadwalkan mulai 1 November 2026.

Meski demikian, perusahaan perlu membedakan masa relaksasi ini dari tenggat normal yang diatur dalam peraturan. Berdasarkan Pasal 16 Permenkum Nomor 49 Tahun 2025, direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS paling lambat enam bulan setelah tahun buku berakhir. Sementara itu, persetujuan laporan tahunan yang telah dituangkan dalam akta notaris harus disampaikan melalui SABH paling lama 30 hari sejak akta ditandatangani. Artinya, batas 31 Oktober 2026 tidak menghapus tenggat normal tersebut. Namun, bagi perusahaan yang masih memiliki kewajiban pelaporan yang belum diselesaikan, masa relaksasi ini menjadi kesempatan untuk membenahi administrasi sebelum penerapan sanksi.

Risiko Jika Perusahaan Terlambat Melapor

Perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban atau melewati batas waktu penyampaian persetujuan laporan tahunan dapat dikenai sanksi administratif. Pasal 17 Permenkum Nomor 49 Tahun 2025 mengatur mekanisme sanksi tersebut. Berikut beberapa risiko yang perlu diperhatikan.

1. Teguran tertulis dari Kementerian Hukum

Sebagai tahap awal, perseroan dapat menerima teguran tertulis melalui mekanisme yang berlaku. Karena itu, direksi sebaiknya segera memeriksa status pelaporan dan menindaklanjuti pemberitahuan yang diterima.

2. Akses SABH dapat diblokir

Jika perusahaan tetap tidak memenuhi kewajibannya setelah menerima teguran sesuai mekanisme yang ditentukan, akses perseroan ke SABH dapat diblokir. Konsekuensi ini penting karena perusahaan menggunakan sistem tersebut untuk mengurus berbagai administrasi badan hukum.

3. Perubahan data perusahaan berpotensi terhambat

Pemblokiran akses dapat mengganggu pengajuan perubahan data atau anggaran dasar yang membutuhkan layanan SABH. Misalnya, perusahaan ingin mengubah susunan direksi, memperbarui data perseroan, atau melakukan perubahan anggaran dasar. Jika akses sistem terblokir, proses yang diperlukan dapat tertunda sampai masalah tersebut diselesaikan.

Namun, pemblokiran akses SABH tidak serta-merta berarti badan hukum perusahaan otomatis bubar atau seluruh legalitasnya langsung tidak berlaku.

Dokumen yang Perlu Disiapkan Perusahaan

Agar proses pelaporan berjalan lebih lancar, perusahaan sebaiknya memeriksa kelengkapan dokumen sejak awal.

Pertama, siapkan laporan tahunan yang memuat informasi keuangan dan kegiatan perseroan. Selain itu, pastikan persetujuan atas laporan tersebut telah diperoleh melalui RUPS sesuai ketentuan yang berlaku.

Kedua, koordinasikan pembuatan akta notaris yang memuat persetujuan laporan tahunan. Selanjutnya, perusahaan perlu berkoordinasi dengan notaris untuk menyampaikan dokumen melalui SABH.

Terakhir, periksa status penyampaian dokumen dan simpan bukti penerimaan pemberitahuan. Langkah ini membantu perusahaan memastikan bahwa proses administrasi tidak berhenti pada tahap persiapan atau pengunggahan dokumen saja.

Jangan Abaikan Kewajiban Pelaporan Perusahaan

Kepatuhan administrasi merupakan bagian penting dari tata kelola perusahaan. Karena itu, direksi dan pihak yang bertanggung jawab atas administrasi perseroan perlu memeriksa status pelaporan secara berkala. Jika RUPS Tahunan dan persetujuan laporan tahunan belum dilaporkan, perusahaan sebaiknya segera mengidentifikasi kekurangan dokumen dan berkoordinasi dengan notaris untuk menyelesaikan prosesnya. Pada akhirnya, jangan menunggu sampai akses SABH terhambat untuk memeriksa kewajiban perusahaan. Dengan menyiapkan dokumen dan menyelesaikan pelaporan sesuai ketentuan, perusahaan dapat mengurangi risiko administratif serta menjaga kelancaran pengurusan legalitasnya.