Hak dividen pemegang saham sering menjadi persoalan ketika perusahaan memperoleh keuntungan, tetapi pemegang saham tidak menerima pembagian dividen. Situasi ini dapat menimbulkan pertanyaan, terutama bagi investor yang menanamkan modal dengan harapan memperoleh keuntungan dari kegiatan perusahaan. Namun, perusahaan yang menghasilkan laba tidak otomatis wajib membagikan dividen setiap tahun. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) mengatur bahwa penggunaan laba bersih diputuskan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Karena itu, pemegang saham perlu memahami kapan tidak adanya pembagian dividen merupakan keputusan yang sah dan kapan tindakan perusahaan berpotensi menimbulkan persoalan hukum.

Apakah Pemegang Saham Berhak Mendapatkan Dividen?

Pada dasarnya, saham memberikan sejumlah hak kepada pemiliknya. Berdasarkan Pasal 52 UU PT, hak tersebut mencakup hak menghadiri dan memberikan suara dalam RUPS, menerima pembayaran dividen, serta menerima sisa kekayaan hasil likuidasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Meskipun demikian, hak menerima dividen tidak berarti setiap pemegang saham selalu memperoleh pembayaran setiap tahun. Pasal 71 UU PT menegaskan bahwa penggunaan laba bersih, termasuk penentuan jumlah cadangan, diputuskan melalui RUPS.

Selain itu, dividen hanya boleh dibagikan apabila perseroan mempunyai saldo laba positif. Perusahaan juga wajib memperhatikan ketentuan penyisihan cadangan sebagaimana diatur dalam Pasal 70 UU PT.

Misalnya, perusahaan memperoleh laba pada tahun berjalan, tetapi masih memiliki akumulasi kerugian dari tahun sebelumnya. Dalam kondisi tersebut, perusahaan tidak serta-merta dapat membagikan laba sebagai dividen apabila saldo labanya belum positif.

Di sisi lain, RUPS dapat memutuskan penggunaan laba untuk kebutuhan pengembangan usaha, investasi, atau kepentingan perusahaan lainnya sesuai ketentuan hukum. Oleh karena itu, perusahaan yang tidak membagikan dividen belum tentu melakukan pelanggaran.

Kapan Tidak Dibagikannya Dividen Bisa Menjadi Masalah Hukum?

Persoalan hukum dapat muncul ketika keputusan atau tindakan perusahaan merugikan pemegang saham secara tidak sah. Karena itu, penilaian tidak cukup hanya berdasarkan fakta bahwa perusahaan memperoleh keuntungan, tetapi juga perlu melihat keputusan RUPS, anggaran dasar, laporan keuangan, dan hak yang melekat pada saham.

Misalnya, RUPS telah memutuskan pembagian dividen dengan jumlah dan jadwal pembayaran tertentu. Namun, perusahaan tidak membayarkan dividen tersebut tanpa alasan yang dapat dibenarkan. Kondisi ini berbeda dari situasi ketika RUPS memang belum menyetujui pembagian dividen.

Dalam keadaan tersebut, pemegang saham dapat meminta penjelasan mengenai pelaksanaan keputusan RUPS dan memeriksa dasar penundaan pembayaran. Jika perusahaan tetap tidak memenuhi kewajibannya, pemegang saham dapat mempertimbangkan langkah hukum berdasarkan dokumen dan keadaan perkara.

Selain itu, persoalan dapat timbul apabila pemegang saham menilai keputusan atau tindakan perseroan tidak adil dan merugikan haknya. Pasal 61 UU PT memberikan hak kepada pemegang saham untuk mengajukan gugatan terhadap perseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikan oleh tindakan perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris.

Namun, penggunaan hak tersebut tetap memerlukan dasar hukum dan bukti yang memadai. Tidak setiap keputusan untuk menahan laba atau tidak membagikan dividen otomatis dapat menjadi dasar gugatan.

Langkah yang Bisa Dilakukan Pemegang Saham

Jika menghadapi persoalan hak dividen pemegang saham, ada beberapa langkah yang dapat dipertimbangkan sebelum mengajukan gugatan.

Pertama, periksa keputusan RUPS. Pastikan apakah RUPS telah memutuskan pembagian dividen atau justru menetapkan penggunaan laba untuk kebutuhan lain. Risalah RUPS menjadi salah satu dokumen penting untuk menilai posisi hukum pemegang saham.

Kedua, periksa laporan keuangan perusahaan. Informasi mengenai laba bersih, akumulasi kerugian, dan saldo laba dapat membantu menjelaskan apakah perusahaan memenuhi persyaratan untuk membagikan dividen.

Ketiga, ajukan permintaan penjelasan secara tertulis. Pemegang saham dapat meminta klarifikasi mengenai alasan tidak adanya pembagian dividen dan meminta informasi yang relevan sesuai haknya berdasarkan hukum serta anggaran dasar perusahaan.

Keempat, evaluasi pilihan penyelesaian hukum. Jika terdapat keputusan yang diduga melanggar hukum atau pembayaran dividen yang telah disetujui tidak dilaksanakan, pemegang saham dapat berkonsultasi dengan penasihat hukum untuk menilai kemungkinan somasi, gugatan, atau langkah lain yang sesuai.

Dengan demikian, pemegang saham sebaiknya tidak langsung mengajukan gugatan tanpa memeriksa dokumen dan dasar tuntutannya terlebih dahulu.

Penutup

Hak dividen pemegang saham perlu dipahami berdasarkan UU PT, anggaran dasar, dan keputusan RUPS. Perusahaan yang memperoleh laba tidak otomatis wajib membagikan dividen setiap tahun karena penggunaan laba harus mengikuti ketentuan hukum. Namun, apabila perusahaan tidak melaksanakan keputusan pembagian dividen atau mengambil tindakan yang secara tidak adil merugikan pemegang saham, terdapat kemungkinan langkah hukum yang dapat dipertimbangkan. Karena itu, pemegang saham perlu memeriksa keputusan RUPS, laporan keuangan, dan dokumen perusahaan sebelum menentukan langkah berikutnya. Penilaian hukum yang tepat dapat membantu membedakan keputusan bisnis yang sah dari tindakan yang berpotensi melanggar hak pemegang saham.