Lagu dapat menjadi aset bernilai ekonomi bagi penciptanya. Namun, dalam industri musik, pencipta terkadang mengalihkan hak ekonomi atas karyanya kepada perusahaan rekaman, penerbit musik, atau pihak lain melalui perjanjian. Keputusan tersebut dapat memberikan keuntungan finansial, tetapi juga memengaruhi kendali pencipta atas penggunaan lagunya.

Lantas, bagaimana jika pencipta ingin mendapatkan kembali hak cipta lagu yang sudah dialihkan? Apakah pengalihan tersebut berlaku selamanya? Di Indonesia, jawabannya bergantung pada jenis hak yang dialihkan dan ketentuan perjanjian yang dibuat.

Memahami Pengalihan Hak Cipta Lagu

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur bahwa hak cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruhnya maupun sebagian. Pengalihan tersebut dapat terjadi melalui pewarisan, hibah, wakaf, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam praktik industri musik, pengalihan hak ekonomi dapat memberikan kewenangan kepada pihak penerima untuk memanfaatkan lagu secara komersial sesuai ruang lingkup perjanjiannya. Misalnya, pencipta menyepakati pengalihan hak ekonomi atas lagu kepada perusahaan musik dengan pembayaran tertentu.

Namun, pengalihan hak ekonomi tidak selalu berarti seluruh hak pencipta ikut berpindah. Hak ekonomi berkaitan dengan manfaat komersial dari ciptaan, sedangkan hak moral tetap melekat pada pencipta sesuai ketentuan hukum. Oleh karena itu, pencipta perlu memahami isi perjanjian sebelum menandatangani kesepakatan. Selain itu, penting untuk memeriksa apakah perjanjian membatasi pengalihan pada hak tertentu atau mencakup seluruh hak ekonomi atas lagu.

Kapan Hak Cipta Lagu Bisa Kembali kepada Pencipta?

Ketentuan penting mengenai persoalan ini terdapat dalam Pasal 18 UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pasal tersebut mengatur bahwa ciptaan berupa buku, karya tulis lainnya, serta lagu dan musik dengan atau tanpa teks yang dialihkan melalui perjanjian jual putus (sold flat) dan/atau pengalihan tanpa batas waktu, hak ciptanya beralih kembali kepada pencipta setelah perjanjian mencapai jangka waktu 25 tahun. Dengan demikian, pencipta memiliki dasar hukum untuk mendapatkan kembali hak atas lagu dalam kondisi yang diatur pasal tersebut. Akan tetapi, ketentuan ini tidak berarti setiap pengalihan otomatis berakhir setelah 25 tahun.

Misalnya, seorang pencipta mengalihkan hak ekonomi atas lagunya melalui perjanjian jual putus pada 2020. Jika perjanjian tersebut memenuhi kriteria Pasal 18, ketentuan pengembalian hak perlu diperiksa berdasarkan jangka waktu yang relevan, isi perjanjian, serta keadaan hukumnya. Di sisi lain, apabila perjanjian hanya memberikan lisensi untuk jangka waktu tertentu atau mengatur pengalihan hak dengan cakupan berbeda, analisisnya dapat berbeda pula. Karena itu, pencipta sebaiknya tidak langsung menyimpulkan bahwa seluruh hak atas lagu akan kembali tanpa menelaah dokumen perjanjiannya.

Apakah Semua Hak Pencipta Ikut Berpindah?

Tidak. Hukum hak cipta membedakan hak moral dan hak ekonomi. Hak ekonomi memungkinkan pencipta atau pemegang hak memperoleh manfaat ekonomi dari penggunaan ciptaan. Sementara itu, hak moral melindungi hubungan personal pencipta dengan karyanya. Pasal 17 UU Hak Cipta menegaskan bahwa hak ekonomi tetap berada pada pencipta atau pemegang hak cipta selama seluruh hak ekonomi tersebut belum dialihkan. Adapun penjelasan Pasal 16 menyatakan bahwa pengalihan hak cipta dalam ketentuan tersebut berkaitan dengan hak ekonomi, sedangkan hak moral tetap melekat pada pencipta. Artinya, meskipun hak ekonomi atas lagu telah dialihkan, pencipta tetap memiliki hak moral sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, hak moral tidak boleh disamakan dengan kewenangan untuk mengelola atau memperoleh seluruh pendapatan komersial dari lagu tersebut.

Apa yang Harus Dilakukan Pencipta?

Jika ingin mengetahui apakah hak atas lagu dapat kembali, pencipta sebaiknya melakukan beberapa langkah berikut.

Pertama, periksa perjanjian pengalihan. Identifikasi jenis hak yang dialihkan, tanggal perjanjian, jangka waktu, serta ketentuan mengenai pengembalian hak.

Kedua, kumpulkan dokumen pendukung. Simpan perjanjian, bukti pembayaran, korespondensi, dan dokumen pencatatan ciptaan jika tersedia. Dokumen tersebut membantu menjelaskan riwayat kepemilikan dan pengalihan hak.

Ketiga, evaluasi dasar hukumnya. Cocokkan perjanjian dengan Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18 UU Hak Cipta. Selain itu, perhatikan ketentuan peralihan dalam Pasal 122 apabila perjanjian dibuat sebelum berlakunya undang-undang tersebut.

Keempat, konsultasikan persoalan yang kompleks. Jika terdapat perbedaan penafsiran atau penolakan dari penerima hak, konsultasi dengan ahli hukum kekayaan intelektual dapat membantu menentukan langkah yang sesuai.

Penutup

Pengalihan hak atas lagu tidak selalu bersifat permanen. Dalam kondisi tertentu, Pasal 18 UU Nomor 28 Tahun 2014 memberikan dasar pengembalian hak setelah 25 tahun untuk lagu atau musik yang dialihkan melalui perjanjian jual putus dan/atau tanpa batas waktu. Meski demikian, setiap kasus perlu dinilai berdasarkan isi perjanjian dan ketentuan hukum yang relevan. Dengan memahami ruang lingkup hak yang dialihkan sejak awal, pencipta dapat mengambil keputusan yang lebih tepat untuk melindungi kepentingan hukum dan ekonomi atas karyanya.